Cyber Jihad News

Penggerebekan teroris di Kampung Sawah, Ciputat, Tangsel pada malam tahun baru lalu mengungkap masih maraknya jaringan terorisme di Indonesia. Para teroris muda itu dinilai telah terdoktrin oleh buku karangan Abu Bakar Ba'asyir berjudul Tadzkirah. Salah satu poin utama isi buku itu adalah menyebutkan bahwa pejabat negara dan aparat polisi disebut sebagai Thogut (penghalang pembentukan syariat Islam).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar menegaskan dalam penggerebekan yang menewaskan 6 terduga teroris itu, Densus 88 memang tidak menemukan buku Tadzkirah di TKP.

"Nanti kita lihat, kita komunikasikan dengan berbagai pihak yang terkait, yang pasti buku itu ada konten yang tidak sesuai dengan aturan negara kita," kata Boy di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (3/1).

Terkait buku yang meresahkan itu, Boy menyarankan agar buku itu bisa ditarik dari peredaran jika terbukti masih diperjualbelikan. Sebab, buku tersebut sama sekali tak dapat dibenarkan ajaran-ajarannya, serta bisa mempengaruhi masyarakat untuk menghancurkan negara.

"Kita sarankan seperti itu, karena kita melihat ada ajaran yang menyesatkan di dalam buku-buku itu. Maka kita meminta semua pihak yang terkait untuk memperhatikan buku tersebut. Dan kita minta semua pihak yang memiliki kewajiban mempelajari buku-buku tersebut agar tidak menyebarkan ajaran tersebut, yang dinilai bertentangan dengan aturan negara," ujar jenderal bintang satu ini.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan bahwa para teroris-teroris yang beraksi selama ini di Indonesia diduga sudah terdoktrinasi dari buku karangan Abu Bakar Ba'asyir yang berjudul Tadzkirah. Sutarman pun yakin bahwa ajaran tersebut sama sekali tak dapat dibenarkan, karena salah satu ajaran di dalamnya menyebutkan bahwa melakukan kejahatan itu diperbolehkan.

"Merampok itu mendapat legalisir dan ada bukunya Abu Bakar Ba'asyir yang berjudul Tadzkirah. Di situ mengatakan bahwa merampok untuk kepentingan itu dihalalkan, itu ajaran dari mana? Itu yang harus kita pertanyakan. Saya kira seluruh bangsa Indonesia juga harus mempertanyakan," papar jenderal bintang empat ini.

(merdeka)

Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Sutarman mengatakan maraknya aksi perampokan untuk mendanai kegiatan terorisme, seperti yang dilakukan teroris Ciputat, disebabkan terputusnya pendanaan dari luar negeri. Di sisi lain, Sutarman mengatakan ada juga doktrin yang membenarkan perampokan untuk kegiatan ini.

"Tadinya dia merampok ragu-ragu. Supaya ada legalisasi, ada buku dari Abu Bakar Baasyir yang berjudul Tadzkirah, yang mengatakan merampok untuk kepentingan itu dihalalkan," kata Sutarman di Jakarta, Kamis, 2 Januari 2014.

Salah satu poin utama isi buku itu adalah menyebutkan bahwa pejabat negara dan aparat polisi disebut sebagai Thogut (penghalang pembentukan syariat Islam).

Sutarman mengatakan doktrin ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kepolisian meminta agar para pemuka agama untuk meluruskan doktrin yang keliru ini.

"Itu ajaran dari mana? Saya kira di agama mana pun tidak dibenarkan," kata Sutarman.

Sutarman berharap agar masyarakat Indonesia kritis terhadap doktrin yang membenarkan tindakan kejahatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie mengatakan pendanaan terorisme dari perampokan tak hanya melanggar aturan tentang terorisme.

"Dari hasil merampok, pencurian dengan kekerasan. Apakah cara seperti itu dibenarkan, dari hukum agama? Kalau hukum negara sudah jelas tidak benar, itu pencucian uang," kata Ronny.

Para terduga teroris yang digerebek di rumah kontrakan di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, diduga terlibat dalam sejumlah perampokan. Di antaranya perampokan Bank Rakyat Indonesia cabang Panongan, Tangerang, perampokan di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Cililin, perampokan Kantor Pos Cibaduyut, dan perampokan toko emas di Tambora.

Berikut adalah isi dari buku tadzkiroh:
Buku berjudul Tadzkirah karangan Abu Bakar Baasyir yang disebut Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Sutarman sebagai buku yang menginspirasi para teroris untuk melegalkan perampokan cetakannya sangat sederhana. Buku itu ditulis saat Baasyir ditahan di sel Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada November 2011 lalu. Pemimpin Jama'ah Anshorut Tauhid ini dihukum 15 tahun penjara karena terlibat kasus terorisme.

Di buku bersampul kertas buffalo warna hijau ini, pada lembaran setiap halaman menggunakan kertas HVS warna putih. Penggandaannya bukan di percetekan, melainkan difotokopi. Buku pedoman "jihad" ini jumlah lembarannya 198 halaman. "Maunya saya perbanyak di percetakan, tapi enggak boleh sama Polri. Ya difotokopi saja, yang penting menjadi buku," kata Baasyir ketika ditemui Tempo sebelum penahanannya dipindahkan ke Penjara Nusakambangan.

Tadzkirah atau surat nasihat dan peringatan tersebut berupa nukilan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian diartikan oleh Baasyir. Terbagi menjadi 12 bab atau lampiran, dalam pengantarnya tertulis untuk para penguasa yang berpenduduk mayoritas muslim.

Bab pertama membahas tentang "Surat Ulama kepada Presiden Republik Indonesia" yang disampaikan oleh Umat Islam Surakarta (UIS). Sebelum ditahan, Baasyir getol memperjuangkan berdirinya negara Islam. Pada bab ini Baasyir menuliskan seruan kepada pemerintah agar bertobat.

Bab-bab selanjutnya, sesuai judulnya soal nasihat, membahas mengenai imbauan para ulama, tak lain Baasyir sendiri. Misalnya, Baasyir menyerukan pengusaha bertobat dan tidak mencampuradukkan sistim pemerintahan Islam dengan non-Islam.

Seperti Bab V, VI, dan VII, tentang "Rincian Bekerja di Dinas Pemerintahan yang Thaghut". Menurut Baasyir, dalam surat Al-Baqarah ayat 257, thaghut adalah segala sesuatu yang melampaui batas sehingga disembah di samping Allah.

Pada bab ini juga membahas tentang pengertian thaghut dan para pendukungnya. Dia mencontohkan perialku thaghut adalah penguasa yang memutuskan perkara dengan hukum bukan syariat Islam. Ada pula tulisan butir-butir perlawanan terhadap sistem yang thaghut hingga status Amerika di hadapan kaum muslim. 

JAKARTA - Istri pertama terduga teroris di Bogor, Saduloh Rozak (37), Syifa Jaliyah Farha (39), mengungkapkan, suaminya pernah menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebelumnya, Syifa Jaliyah Farha mengaku suaminya pernah menjadi anggota Jemaah Anshorut Tauhid (JAT), jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan pernah bergabung dan menjadi kader PKS.

Namun, karena menikah, Saduloh akhirnya memutuskan untuk berhenti lantaran ingin fokus mengurusi keluarga.

Selain pernah aktif di PKS, Saduloh Rozak juga ternyata pernah aktif di JAT (Jamaah Ansharut Tauhid) pimpinan Abu Bakar Ba'asyir, namun sudah keluar.  Ia melanjutkan, Saduloh bergabung dalam organisasi pimpinan Abu Bakar Baasyir tersebut selama dua tahun.

"Abi (suaminya) keluar dari JAT karena tidak sepaham dengan organisasi tersebut," jelasnya

Menanggapi hal tersebut, Presiden PKS Anis Mata pun irit bicara. Dia mengaku, akan mengecek kebenaran informasi tersebut.

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah, menyatakan sulit membuktikan kebenaran informasi terkait terduga teroris yang pernah bergabung dengan partai berlambang bulan sabit kembar itu.

"Susah bos. Itu enggak relevan. Enggak ada hubungan dengan hukum. Kalau ada ya nanti kita cek lah, nanti kita proses," pungkas Fahri.

Namun meskipun pada akhirnya tidak terbukti sah sebagai anggota Kader PKS, namun minimal teroris tersebut adalah simpatisan dari PKS, JAT, dan HTI.

Sumber: Okezone

JAKARTA -- Perampokan BRI cabang Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, memiliki rangkaian keterkaitan yang kuat dengan temuan bom yang tertinggal di sebuah warung tegal, Selasa, 24 Desember 2013.

Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan, dari hasil pemeriksaan Anton alias Septi - tersangka yang ditangkap di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (31/12)- bom itu merupakan milik Nurul Haq.

Nurul merupakan salah satu tersangka teroris yang ditembak mati saat penggerebekan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (31/12).

"Itu punyanya dia (Nurul Haq) dari hasil pemeriksaan Anton yang kita tangkap di Jawa Tengah, Banyumas," kata Sutarman di sela-sela menjenguk Anggota Densus 88 Besar Polri di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (2/1).

Menurut Sutarman, bom itu tidak sengaja ditinggal di warteg setelah merampok. Namun, lanjut dia, bom itu tertinggal karena Nurul panik lalu kabur karena takut ditangkap warga usai merampok.

Menurutnya, kemungkinan saat makan di warteg itu bom dilepas dari badan. Karena dalam kondisi terdesak, katanya, pelaku buru-buru meninggalkan warteg dan bom tertinggal.

Ia menjelaskan bom itu memang dibawa saat merampok. Jika pelaku dipergok saat merampok, maka bom itu akan diledakkan. "Dia memang seperti itu, bom itu nempel terus di badannya," kata dia.

Pada bagian lain, Sutarman mengaku kelompok ini juga memiliki keterkaitan dengan Abu Roban. Menurutnya, Abu memiliki beberapa jaringan di timur dan barat.

Bahkan, jaringan itu memiliki rangkaian termasuk gembong teroris Poso, Sulawesi Tengah, Santoso yang merupakan anak buah Abu Roban. Santoso diduga mengendalikan pelatihan-pelatihan teroris di wilayah timur maupun barat.

"Dan sel ini seolah memiliki kemampuan, mereka bergerak sendiri-sendiri bahkan ada doktrinasi," katanya.

Sutarman mengimbau kepada alim ulama maupun tokoh masyarakat untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa melakukan perampokan untuk membiayai operasional teroris itu tidak benar. "Saya kira di agama manapun tidak dibenarkan. Oleh karenanya ita juga harus bisa menyampaikan," ungkapnya.

Sutarman mengatakan kelompok teroris di Indonesia dulu memang dibantu dana-dana dari kelompok teroris internasional. "Itu sudah bisa kita kurangi," katanya.

Namun, katanya, karena melakukan aksi teror membutuhkan anggaran maka mereka mendapatkannya dengan cara merampok.

Awalnya, lanjut Sutarman, kelompok teroris itu ragu-ragu merampok. Namun, lanjutnya,  setelah ada buku Tadzkirah karya Abu Bakar Baasyir  maka kelompok itu tidak ragu-ragu.

JAKARTA - Penyebaran paham radikal yang dianut kelompok teroris dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Mulai dari institusi pendidikan sampai media sosial dipakai untuk menjaring bibit-bibit pelaku teror.

"Bisa lewat keluarga, lewat sekolah, Ada juga yang gunakan media sosial. Tapi pola kaderisasinya sama. Menanamkan kebencian, dan permusuhan terhadap negara," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Kamis (2/1).

Dikatakannya, ideologi yang dianut kelompok teroris sangat berbahaya. Pasalnya, mereka menempatkan siapa saja yang menghalangi mereka sebagai musuh yang layak dibasmi, tidak terkecuali warga sipil biasa.

Karenanya, Ansyaad mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membantu aparat memerangi kelompok teroris dan paham yang mereka anut. Menurutnya, informasi dari masyarakat sangat membantu pemberantasan teroris

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari minta Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) membuat cetak biru (blue print) sebagai panduan semua lembaga negara untuk pencegahan dan pemberantasan terorisme. Cetak biru itu diharapkan bisa menjamin efektivitas penanggulangan terorisme dari hulu hingga hilir.

“Pencegahan akan efektif kalau pemicu orang jadi teroris ditutup dan meluruskan ideologi serta agama kelompok-kelompok radikal. Hal tersebut bisa dilakukan kalau kita punya cetak biru yang semestinya disiapkan oleh BNPT," kata Eva Kusuma Sundari, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (2/1).

Kalau cetak biru tersebut tidak dimiliki lanjutnya, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri hanya akan jadi pasukan "pemadam kebakaran" di hilir. Sementara kerja-kerja pencegahan yang seharusnya dilakukan lembaga intelijen yang juga memiliki unit antiteror, tidak efektif dan bahkan kontraproduktif,” tegas politisi PDI-P itu.

Karena itu menurut Eva, BNPT wajib menyiapkan skenario untuk menanggulangi kelompok-kelompok radikal yang berpotensi besar jadi teroris. BNPT juga harus menugaskan lembaga-lembaga tertentu yang memiliki akses terhadap kelompok tersebut untuk melakukan berbagai pendampingan. Misalnya dengan memberikan program pemberdayaan ekonomi, konseling keluarga, dan program untuk para istri misalnya.

“Demikian juga halnya program pembinaan para napi teroris. BNPT bersama Kemenkumham harus bersinergi. Kalau langkah strategis tersebut tidak dilakukan, Lembaga Pemasyaratakan (Lapas) akan jadi tempat yang aman bagi teroris untuk berkoordinasi agar operasi-operasi di luar jalan terus," ujar Eva.

Bahkan menurut Eva, karena tidak adanya program pembinaan yang terintegrasi dari lembaga-lembaga negara terkait, Lapas juga bisa dimanfaatkan teroris sebagai sarana rekrutmen calon teroris.